Garut Hebat di ambang ujian. Bukan lawan politik, justru pendukung setia Syakur–Putri yang kini mempertanyakan janji-janji manis mereka. Dari bantuan Rp 2 juta per KK, target 100 ribu lapangan kerja, hingga pelayanan kesehatan, kritik tajam bermunculan: “Jangan jadi bupati omon-omon.”
GARUT, MAJALAH LOGIKA – Di tengah sorotan publik atas insiden tragis meninggalnya dua warga Garut dan seorang anggota kepolisian di hajatan Wakil Bupati Garut sekaligus Anggota DPRD Jawa Barat, L Putri Karlina dan Maula Akbar Putra Mulyadi, gelombang kritik mulai menghantam program unggulan “Garut Hebat” milik pasangan Bupati–Wakil Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin dan Putri Karlina. Ironisnya, serangan itu bukan datang dari oposisi, melainkan dari barisan pendukung inti mereka sendiri.
Informasi yang dihimpun locusonline.co mengungkap, sejumlah tokoh yang sebelumnya menjadi garda terdepan pemenangan Syakur–Putri kini mulai mempertanyakan arah dan indikator keberhasilan delapan program Garut Hebat. Mereka khawatir, tanpa parameter yang jelas, visi besar ini tak lebih dari slogan kosong.
Salah satu sumber internal, yang enggan identitasnya diungkap, menyoroti rencana penganggaran perubahan 2025, termasuk Rp 10 miliar untuk pengadaan obat-obatan. Meski begitu, RSUD dr. Slamet Garut kerap kewalahan menampung pasien karena keterbatasan ruang dan ranjang, sementara pengguna BPJS sering terpaksa membeli obat di luar rumah sakit.
“Pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin, tidak boleh setengah hati. Semua obat harus tersedia di rumah sakit. Jangan biarkan rakyat terombang-ambing,” tegasnya, Jumat (07/08/2025).
Kritik juga diarahkan pada data 12 ribu anak putus sekolah dari jenjang SD ke SMP yang dinilai belum memiliki bukti faktual. Publik menagih langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini, termasuk reformasi sistem zonasi yang dinilai membebani warga.
Janji politik Rp 2 juta per Kepala Keluarga (KK) juga menjadi sorotan tajam. Publik mempertanyakan kriteria penerima, sumber pendanaan, dan mekanisme realisasinya. Tanpa penjelasan rinci, kebijakan ini dikhawatirkan hanya menjadi “fatamorgana politik”.
Sorotan berikutnya adalah target ambisius mencetak 100 ribu lapangan kerja dalam lima tahun. Sumber menilai janji itu sulit tercapai jika regulasi investasi masih rawan gugatan hukum dan angka PHK terus meningkat.
“Bupati dan wakil bupati wajib memaparkan formula detail ke DPRD. Membuka 100 ribu lapangan kerja bukan perkara ringan, apalagi jika pemimpin sebelumnya selama satu dekade pun tak mencapai separuhnya,” ujarnya.
Program lain seperti “Ekonomi Hebat”, “Desa Hebat”, hingga wacana satu lapangan sepak bola per desa juga dipertanyakan urgensi, rasionalisasi anggaran, dan kesiapan lahan. Dari total 421 desa dan 23 kelurahan di Garut, belum ada kejelasan soal lokasi dan sumber dana.
Kritik pun mengarah pada penggunaan pendapatan daerah dari BPKB dan BBNKB untuk infrastruktur. Sumber meminta Pemkab Garut mengungkap kajian dan prioritasnya secara terbuka.
“Jangan sampai Bupati dicap sebagai pemimpin omon-omon. Jika janji politik tak dibuktikan, publik tak segan menjatuhkan vonis di ruang terbuka. Akibatnya, bukan hanya reputasi jabatan, tetapi juga nama baik keluarga yang terancam tercoreng,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Abdusy Syakur Amin belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (11/08/2025).
Author: admin_237
Part Time Blogger... Tidak merasa memiliki apapun di dunia ini karena semuanya hanya titipan.
Komentar